iklan banner

DPRD Sulut Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Pertanggungjawaban APBD T.A 2016

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sulut  T.A 2016 Pada Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Manado, detiKawanua. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD T. A 2016 Provinsi Sulut, Kamis (20/07).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi Wakil Ketua Wenny Lumentut dan wakil Ketua Marthen Manoppo yang di hadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. 

Semua Fraksi di DPRD yang yang terdiri dari Fraksi PDIP yang diwakili Adriana Dondokambey, Fraksi Golkar Meiva Lintang, Fraksi Gerindra Yudi Moniaga, Fraksi Demokrat Billy Lombok, Fraksi Amanat Keadilan Amir Liputo, dan Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan yang diwakili Felly Runtuwene menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD T. A 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Meskipun dalam pemandangan umum semua Fraksi menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD, akan tetapi ada beberapa catatan penting yang direkomendasi berupa kritik dan saran kepada pemerintah Provinsi Sulut sebagai bahan evaluasi untuk dijalankan oleh  SKPD yang merupakan mitra kerja DPRD Sulut. 

Menanggapi pemandangan umum setiap Fraksi, Steven Kandouw yang mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi yang telah menerima Ranperda pertanggungjawaban APBD untuk ditetapkan menjadi Perda. 

"Setelah melihat, mendengar, menyimak dan memgelaborasi laporan panitia khusus sekaligus tanggapan akhir fraksi-fraksi, atas nama Gubernur berterima kasih karena seluruh fraksi DPRD Sulut menerima Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda," ujar Wagub Kandouw sembari berkata pahit  jangan gampang dibuang dan manis jangan gampang ditelan.

Mantan ketua DPRD Sulut ini juga menambahkan, ada beberapa catatan penting dari penilaian setiap fraksi akan ditampung dan dipertimbangkan guna menjadi  bahan evaluasi  pemprov Sulut. 

"Ada beberapa catatan yang perlu mendapat respon karena menurut hemat kami sangat krusial untuk mendapat penekanan-penekanan, penetrasi-penetrasi lebih lanjut sehingga masyarakat sulut harus mengetahui," tandas Wagub. (Adv/Enda) 
Previous
Next Post »
iklan banner