iklan banner

Gini Ratio dan 'Ninja' di Sulut Jadi Fokus OD-SK, Diminta Perbankkan Cari Solusi Untuk Rakyat

Manado, detiKawanua.com - Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 ini telah menurun hingga 8,1 persen, dimana pada tahun sebelumnya ada pada peringkat 8,8 persen. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw saat menghadiri kegiatan PT Pegadaian di Mantos III Manado.

"Satu hal yang sangat disyukuri bahwa 8,1 persen tersebut dari 2,8 juta penduduk Sulawesi Utara jumlahnya kurang lebih tinggal 200 ribu orang lebih yang tergolong miskin yang hal itu dikarenakan 'Gini Ratio' atau ukuran perbedaan antara kaya miskin yang pada tahun ini di Sulawesi Utara semakin membesar dimana kemiskinan makin menurun namun gini ratio makin besar dan itulah menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua dan menjadi tanda awas karena semakin tinggi gini rasio semakin tinggi konflik horisontal," kata Wagub.

Lanjutnya mengatakan sesuai dengan kajian bersama bahwa pertumbuhan ekonomi dan gini rasio ada terdapat beberapa variabel, yang salah satunya terpenting dan mempengaruhi adalah akses ke 'industri' keuangan terutama perbankan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah mengalami kesulitan.

"Itu data dilapangan yang menyebabkan salah satu gini rasio naik. Itu tandanya hanya orang yang punya uang/modal aksesnya ke jasa keuangannya lebih gampang dari pada orang tidak mempunya modal atau ada istilahnya 'Ninja' (No Income, No Job dan No Acsess) inilah orang yang susah mendapatkan akses," terang Kandouw.
Oleh karena itu menurutnya juga melalui pesan penyampaian Gubernur Sulut (Olly Dondokambey,red) hal tersebut (penyelesaian gini rasio,red) harus secepatnya diselesaikan bersama.

"Pak Gubernur menginginkan untuk duduk bersama (dengan instansi terkait,red) dalam mencari jalan keluarnya dan kita mempunyai orientasi yang sama merubah peningkatannya, seperti kredit konsumtif," jelasnya sembari berharap, bagi pihak perbankkan dibawah BUMN harus jadi pelopor untuk lebih baik lagi agar masyarakat bawah bisa hidup dan dapat berhubungan dengan perbankkan.

Hadir mendampingi Wagub Sulut diantaranya, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulut, Frangky Manumpil dan Kepala Satuan Pol-PP Sulut, Edison Humiang, turut hadir Kepala Perwakilan BI Sulut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala BNN Sulut, Kepala Wilayah V PT Pegadaian.

(IsJo)
Previous
Next Post »
iklan banner